SURABAYA | ripost.id – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i mengajak seluruh warga Surabaya untuk menggunakan transportasi massal. Hal itu tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI telah memberikan bantuan 104 armada kepada Pemkot Surabaya. “Ya mudah-mudahan dengan adanya bantuan bus dari Kemenhub ini bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Surabaya,” katanya, Senin (3/1).
Selama ini, kata dia, Surabaya belum memiliki transportasi massal. Memang ada Bus Suroboyo, tapi keberadaan bus tersebut bukan untuk mengatasi kemacetan, namun bus tersebut lebih banyak dimanfaatkan warga Surabaya untuk kepentingan rekreasi atau jalan-jalan keliling kota.
Dengan adanya bantuan 104 armada dari Kemenhub, lantas bagaimana nasib angkutan kota (angkot) di Surabaya? Politisi Partai NasDem ini menegaskan, secara tidak langsung angkot akan terkena dampak dengan kehadiran 104 armada yang akan melayani enam koridor, yaitu koridor 1 (Terminal Purabaya – Tanjung Perak via Jalan Raya Darmo), koridor 2 ( Jalan Raya Lidah Wetan- Karangmenjangan-ITS), koridor 3 (Terminal Purabaya-Kenjeran via MERR), koridor 4 (GBT-Unesa-Mastrip), koridor 5 (Terminal Benowo-Tunjungan), dan koridor 6 (Terminal Purabaya- Kampus C Unair).
Untuk itu, lanjut Imam, pihaknya ingin agar komitmen Pemkot yang disampaikan ke DPRD itu diwujudkan. Yakni, sopir-sopir angkot itu diprioritaskan untuk menjadi sopir dan kernet bus.
Soal bagaimana misalnya mereka belum punya SIM B1 umum, ya pihaknya mendorong pemkot untuk memfasilitasi itu. Mulai kursus mengemudinya hingga memperoleh SIM. “Sehingga betul-betul di satu sisi angkutan massal yang kita impikan itu terlaksana dengan baik, tapi di sisi lain tidak mematikan mata pencarian sopir-sopir angkot yang akan tergusur oleh keberadaan bus-bus baru tersebut, “ungkap mantan jurnalis ini.
Imam berharap 104 bus yang akan didistribusikan untuk melayani enam koridor atau rute tersebut bisa memangkas waktu tunggu penumpang. Kalau selama ini interval waktu bus satu dengan bus di belakangnya sekitar 15-20 menit, maka bisa diperpendek lagi menjadi 5-10 menit. Pokoknya, jangan terlalu lama. Biar penumpang merasakan betul-betul akan kebutuhan angkutan massal tersebut, sehingga mereka meminati.
Selain itu, lanjut Imam, pihaknya ingin di tempat-tempat tertentu atau dekat halte bus disediakan parkir khusus motor.Untuk awal, misalnya ongkos parkir tak terlalu mahal.” Jadi warga Surabaya dari rumahnya ke halte terdekat dan menitipkan motornya di sana. Selanjutnya, mereka berganti ke bus. “Ya, itu sebagai tahapan awal untuk mensosialisasikan dan meramaikan keberadaan bus tesebut, ” tutur Imam.
Untuk pengelolaan bus-bus tersebut, tambah Imam, pemkot telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor transportasi umum yang berada di bawah UPTD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Ini karena bentuknya belum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sementara ini dikelola BLUD dulu, kan tergetnya cari keuntungan. Kita nanti akan lihat apakah dengan BLUD sudah cukup atau harus berbentuk BUMD. Dan pendapatan dari transportasi massal itu nantinya akan masuk ke Dishub Kota Surabaya. Sama dengan puskesmas yang pendapatannya masuk ke Dinas Kesehatan (Dinkes Kota Surabaya),” tandasnya. rps
