JAKARTA | ripost.id—Pemerintah diminta untuk ketat mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik terkait besarnya biaya maupun fasilitas yang disediakan.
“Buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan juga dikeluhkan oleh WNA,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (20/1).
Netty secara tegas juga meminta Satgas Covid-19 untuk tidak lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat.
Ia khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani, akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.
“Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas,” tambah Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Bahkan, dengan masa karantina 7-10 hari, kata Netty, fasilitas hotel untuk karantina itu seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stress.
“Pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina. Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan,” tandasnya.
Netty juga meminta pemerintah agar memastikan protokol kesehatan karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri.
“Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi,” tegas legislator dapil Jabar VIII itu.
Terakhir Netty meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5 dan 7, bahkan 10 hari.
Ini, menurut Netty, penting penjelasannya resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga.
“Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil,” terangnya. (mad)