SURABAYA | ripost.id – Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) berharap pemerintah melakukan diskresi untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jatim.  Selain percepatan distribusi vaksinasi hingga antisipasi berkurangnya suplai sapi maupun bibitan ternak.

Terhadap kondisi tersebut, Ketua Umum Aspednak Isa Anshori berharap, ada kebijakan yang kompromistis dari Pemprov Jatim terkait ketentuan distribusi sapi. Tujuannya, agar peternak dari provinsi lain yang populasinya sangat besar dapat mendistribusikan hewan ternaknya ke Jatim.

“Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada diskresi dari pemerintah. Ketika provinsi lain sudah lockdown, pengusaha akan tiarap dan tidak berbuat apa-apa. Misalnya di Bali, kalau pintu masuknya tidak ada upaya untuk membuka kran kondisinya akan tetap sama,” ujar Isa.

Lanjutnya, wabah PMK ini memang sangat tiba-tiba sehingga semua pihak seolah kelabakan. Bahkan dalam tiga bulan terakhir, para peternak maupun pedagang sapi mengalami kerugian. Padahal ada momentum Idul Adha yang selalu ditunggu-tunggu peternak untuk menjual sapi-sapi atau kambing mereka.

“Setelah Idul Adha, para peternak juga sangat khawatir untuk memulai kembali beternak sapi. Sebab, wabah PMK masih cukup tinggi di Jatim meski sebelumnya Pemprov Jatim menyebut telah terjadi penurunan dari 6 ribu kasus menjadi seribu kasus per hari,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan segera mempercepat distribusi vaksinasi sampai di tingkat peternak. Sebab, dengan jumlah populasi sapi di Jatim yang mencapai 5 juta ekor lebih, yang telah melakukan vaksinasi tahap I baru sekitar 378 ribu. Sedangkan realisasi vaksin dari alokasi tahap II sebanyak 36 ribu.

“Kebutuhan vaksin itu sangat dibutuhkan peternak. Kalau satu saja yang tidak tervaksin maka jika terjangkit akan membawa virus yang sama ke sapi-sapi yang lain. Maka kita berharap ada percepatan vaksinasi PMK bisa sampai ke peternak,” tutur Isa.

Terakhir, Aspednak juga berharap adanya kepastian terkait mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah diwacanakan oleh pemerintah. “Wacananya sudah disampaikan oleh pemerintah.  Tinggal mekanisme dan realisasinya seperti apa kita masih sama-sama menunggu sampai saat ini,” pungkas Isa. bbs