SURABAYA | ripost.id – Informasi hoax menjadi salah satu hal yang diwaspadai, Apalagi mememasuki tahun politik 2024. Jelang pemilu, penyebaran informasi hoax bisa memecah belah masyarakat di tengah suasana politik yang menghangat.
Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Sri Handoko Taruna, S.STP, MSi, mengatakan Tahun 2023-2024 merupakan tahun politik. Sangat erat kaitannya naiknya suhu politik di daerah. “Masyarakat akan terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok, sehingga berpotensi menimbulkan sebuah konflik,” katanya saat membuka Rakor Kesbangpol peningkatan peran forkopimda dalam sukses pemilu 2024, di Surabaya, Rabu (7/6/2023).
Fungsi kewaspadaan dini dan cegah dini dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum perlu ditingkatkan.
“Semua unsur harus memiliki komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Jangan ada upaya memberikan informasi hoax yang berpotensi menimbulkan gesekan dan memecah belah masyarakat. Bila ada permasalahan, agar dikoordinasikan dengan pihak terkait,”tegas Sri Handoko.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu harus terjalin satu koordinasi dan sinergitas yang kuat. “Di sini pentingnya saling memahami akan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen bangsa,” tambahnya.
Pengikisan ego sektoral yang selama ini sering menjadi penghambat dalam fungsi koordinasi dan konsolidasi menjadi poin utama yang harus segera diselesaikan. Tambah Sri Handoko, dengan demikian akan lebih mudah tercipta suatu kondisi kerjasama yang baik dalam upaya suksesnya Pemilu 2024 khususnya di Provinsi, Kabupaten/Kota Jawa Timur.
Di tempat yang sama, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy SupriyantoS.STP, M.PSDM, mengatakan jelang pemilu Bakesbang daerah perlu melakukan pemetaan kerawanan untuk mengantisipasi konflik.
“Tiap bulan daerah perlu membuat Pemetaan kerawanan, antisipasi konflik.
Terutama di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kebetulan pas bersamaan dengan Pilkades bangkalan mudah2an tidak jadi residu pilpres 2024. Untung diundur,
Tolong diantisipasi,” ungkapnya kepada peserta rakor dari Bakesbangpol se Jatim.
Eddy junga mengingatkan sejumlah kerawanan lain yang berpotensi pada kerusuhan. “Konflik perguruan silat juga perlu diantisipasi, terutama Madiun dan sekitarnya. Karena sebagian dari mereka atau pimpinan menjadi calon, sehingga jangan sampai hal ini dikaitkan dengan perguruan silat,sehingga muncul kerawanan,” terangnya.
Menurutnya, sosialisasi menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu. “Ini tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu. Kesbangpol juga perlu membantu sosialisasi. Misalnya Sabtu Minggu di pesantren maupun di sekolah,bisa lewat daring,” sarannya. rps
