SURABAYA | ripost.id – Pimpinan dan sejumlah pakar Universitas Negeri Surabaya (UNESA) bersama jajaran Komisi X DPR RI membahas berbagai hal mulai dari pendidikan, kebudayaan, pariwisata hingga aspek pemuda dan olahraga di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya pada Senin, 18 April 2022.

Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., menyampaikan bahwa dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang memang harus didukung dengan koordinasi dan diskusi antara perguruan tinggi dengan jajaran DPR. Dengan begitu, akan banyak inspirasi dan solusi untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan.

“Terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan kerja Komisi DPR RI dan semoga dari diskusi kita ini melahirkan banyak ide dan inspirasi yang sifatnya solutif untuk kemajuan pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga menuju masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan maju,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut di antaranya untuk berdiskusi dan menampung aspirasi serta masukan dari pakar UNESA di antaranya implementasi desain besar olahraga nasional (DBON), Rancangan Undang-Undang Sisdiknas, termasuk pencairan dana program beasiswa pemerintah.

“Harapannya di forum ini kita bisa berdiskusi dan menyumbang ide untuk menyempurnakan berbagai kebijakan dan maksimalisasi implementasi kebijakan yang sudah berjalan. Peran dan perhatian kita bersama menjadi penentu efektif dan suksesnya program dan kebijakan di lapangan,” katanya.

Pada kesempatan itu, tim pakar Pemuda dan Olahraga UNESA menyoroti implementasi DBON yang perlu melibatkan masyarakat. Sebab, partisipasi masyarakat sangat penting dalam maksimalisasi implementasi DBON. Terlebih dalam desain besar olahraga itu juga menitikberatkan pentingnya olahraga masyarakat dan ajakan untuk berpartisipasi dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian juga penerapan DBON yang perlu dilakukkan melalui kelas khusus olahraga dan manajemen talenta yang baik.

Sementara itu, tim Pakar Pendidikan UNESA, Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd., menyampaikan mengenai ketepatan waktu pencairan dana bantuan biaya pendidikan melalui program pemerintah seperti KIP-K. Menurutnya, program tersebut perlu dilanjutkan. Berbagai bukti menunjukkan bahwa program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah membantu peningkatan pendidikan Indonesia. Kendati demikian memang perlu ada evaluasi terutama korelasi prestasi belajar dan bantuan pendidikan.

“Catatan dari kami yaitu perlu peningkatan akurasi data dan masalah ketepatan waktu pencairan bantuan dana yang hanya mencapai 23%. Dalam hal ini pemerintah perlu memperkuat dan menambah lembaga penyalur dan memperluas akses bantuan termasuk daerah 3T,” paparnya.

Pertemuan yang berlangsung pada sore itu dihadiri jajaran Komisi X DPR RI, jajaran senat dan pimpinan UNESA, para dekan, direktur dan kepala lembaga atau unit selingkung UNESA. Selain itu juga para tim pakar UNESA yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, perpustakaan, perguruan tinggi, dan LLDIKTI. rps